Anton Atong Sugandhi
PANGANDARAN JAWA BARAT - Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ ini, perlu didalami lebih lanjut dalam rapat-rapat Panitia Khusus (pansus). Kami menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki kemanfaatan nyata bagi kesejahteraan rakyat, selaras dengan visi pembangunan nasional "kata H Yayat Ruhiyat", dari Fraksi Gerindra saat menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Pangandaran tahun 2025, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran, Senin (16/03/2026).
Disampaikannya bahwa,
hadirin Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, berikut merupakan poin-poin utama pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2025: I. Bidang pemerintahan dan pengawasan optimalisasi birokrasi: Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi yang terintegrasi, bukan sekedar aplikasi yang berdiri sendiri.
Transparansi anggaran: Fraksi Gerindra meminta penjelasan mendalam terkait efektivitas penyerapan anggaran pada sektor-sektor vital.
Fraksi Gerindra menekankan bahwa serapan anggaran yang tinggi harus berbanding lurus dengan kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
II. Bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Pemberdayaan ekonomi lokal : Menyoroti peran Bumdes dan Koperasi dalam menggerakkan ekonomi arus bawah.
Fraksi Gerindra mendorong penguatan modal dan pendampingan teknis agar lembaga ekonomi desa menjadi pilar kemandirian daerah.
Revitalisasi Pariwisata & UMKM: Mengingat potensi daerah, kami mendorong sinkronisasi antara pembangunan infrastruktur fisik dengan pengembangan kapasitas pelaku UMKM di sektor pendukung pariwisata.
III. Bidang infrastruktur dan lingkungan hidup. Kualitas pembangunan: Fraksi Gerindra juga meminta ketegasan dalam pengawasan proyek infrastruktur jalan dan irigasi. Kualitas pekerjaan harus sesuai spesifikasi agar memiliki masa pakai yang panjang.
Pengelolaan sampah & lingkungan: Kami mendorong implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber (zero waste) secara lebih masif melalui edukasi dan penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang modern di tingkat kecamatan.
IV. Catatan dan rekomendasi akhir
Keselarasan kebijakan: Fraksi Gerindra mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan Asta Cita Pemerintah Pusat untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan terukur.
LKPJ tidak boleh hanya terjebak pada angka statistik (output), tetapi harus mampu menjabarkan dampak nyata (outcome) terhadap penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah "katanya".
Tambah Holik, sebagai penutup, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ ini, perlu didalami lebih lanjut dalam rapat-rapat Panitia Khusus (pansus). Kami menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki kemanfaatan nyata bagi kesejahteraan rakyat, selaras dengan visi pembangunan nasional "ujarnya".
Parigi, 16 Maret 2026. Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Supratman S.Ip (ketua) , Holik (sekretaris)
